Mengenal KBLI Single Purpose: Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Dalam dunia bisnis Indonesia, memahami Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan perusahaan dengan tujuan spesifik. KBLI Single Purpose merujuk pada kode-kode usaha yang ditetapkan untuk kegiatan bisnis dengan tujuan tunggal. Memilih KBLI yang tepat sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan adalah langkah krusial dalam proses legalitas perusahaan.

Beberapa contoh KBLI Single Purpose meliputi:

• KBLI 60102: Penyiaran radio swasta
• KBLI 60202: Penyiaran dan pemrograman televisi swasta
• KBLI 61100: Aktivitas telekomunikasi kabel
• KBLI 61200: Aktivitas telekomunikasi nirkabel
• KBLI 61300: Aktivitas telekomunikasi satelit
• KBLI 61900: Aktivitas telekomunikasi lainnya
• KBLI 63122: Aktivitas portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
• KBLI 63123: Aktivitas platform digital tanpa tujuan komersial
• KBLI 63124: Aktivitas platform digital dengan tujuan komersial
• KBLI 63125: Aktivitas platform digital lainnya

Beberapa KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak boleh digabung karena termasuk kategori Single Purpose. Artinya, kode usaha ini hanya bisa digunakan untuk satu jenis kegiatan dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan lainnya dalam sistem OSS. Contohnya, KBLI perdagangan besar tidak dapat digabung dengan perdagangan eceran. Hal yang sama berlaku untuk sektor kesehatan (seperti perizinan rumah sakit), sektor transportasi (seperti angkutan laut, jasa pelabuhan, bongkar muat, dan sejenisnya), serta sektor komunikasi (seperti lembaga penyiaran swasta dan berlangganan). Pelaku usaha perlu memastikan KBLI yang dipilih sesuai agar proses perizinan berjalan lancar.

Pemilihan KBLI yang sesuai tidak hanya mempengaruhi proses perizinan, tetapi juga menentukan ruang lingkup operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan memilih KBLI yang tepat agar sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Dengan memahami KBLI Single Purpose, pelaku usaha dapat memastikan bahwa perusahaan mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum di Indonesia.